Sistem Ekonomi Indonesia

PEREKONOMIAN INDONESIA

“Sistem Ekonomi Indonesia”

Oleh :

Tegar Bagus Al Kahfi

10090312247

  

A.     Latar Belakang Masalah

Tanggal 14 Agustus 1950 adalah tanggal kembalinya Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan setelah Republik Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaanya (pengakuan kedaulatan), pada tanggal 27 Desember 1949 dari Pemerintah Belanda sebagai hasil Konverensi Meja Bundar (KMB) yang diadakan di negeri Belanda (Den Haag) pada tanggal 23 Agustus 1949.

            Sejak Republik Indonesia kembali sebagai Negara Kesatuan untuk memperbaiki keadaan perekonomian dalam negri, berbagai sistem, cara dan kebijaksanaan telah ditempuh. Dalam mendukung lancarnya itu semua diperlukan sistem yang mengatur kegiatan ekonomi sehingga mampu menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tentu saja setiap masyarakat, negara dan bangsa mempunyai kultur atau latar belakang yang berbeda-beda sehingga dalam mengatur kegiatan ekonominya juga memiliki sistem yang berbeda-beda meskipun ada juga yang menggunakan sistem yang sama sesuai dengan keadaan lingkungan di mana sistem ini akan digunakan. Dalam ekonomi, terdapat berbagai macam sistem yang merupakan hasil dari kemampuan untuk menginterpretasikan yang berbeda-beda sesuai dengan kultur dan lingkungan yang mempengaruhi cara berpikir untuk menemukan sebuah sistem. Kehidupan berekonomi juga tak lepas dari berbagai masalah yang terus mengahantui seperti pengentasan kemiskinan, menyediakan kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan penghasilan. Nah oleh sebab itu sangat diperlukan sebuah system ekonomi tersebut.

Di dalam makalah ini saya akan membahas tentang beberapa system ekonomi yang terjadi saat ini , terutamanya tentang system ekonomi liberalis, sosialis, dan juga system ekonomi campuran.

LANDASAN TEORI SISTEM EKONOMI

A.     Pengertian Sistem

            Istilah “system” berasal dari kata “systema” (bahasa yunani), yang diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari berbagai macam bagian. System merupakan bagian yang tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dari keseluruhan system tersebut. Sistem mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1.      Setiap sistem mempunyai tujuan

2.      Setiap sistem mempunyai batas, akan tetapi sistem itu bersifat terbuka, dalam arti berinteraksi dengan lingkungannya.

3.      Setiap suatu sistem terdiri dari beberapa sub sistem yang biasa pula disebut bagian, unsur atau komponen.

4.      Sistem tidak hanya sekedar sekumpulan dari bagian atau unsur melainkan juga merupakan suatu kebulatan yang utuh dan padu atau mempunyai“wholisme” (keterpaduan).

5.      Terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan baik dalam sistem (internal) maupun antara sistem dengan lingkungannya (eksternal).

Pada dasarnya sistem ekonomi dibagi menjadi dua yaitu sistem ekonomi islam dan sistem ekonomi konvensional. Dan banyak negara yang telah menggunakan sistem ekonomi islam untuk mengatur kehidupan manusia baik kehidupan didunia dan di akhirat karena perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia maka harus ada sumber mutlak yaitu Al Quran dan Sunah. Seperti yang telah kita ketahui tentang definisi sistem ekonomi islam yaitu sebuah sistem yang dibangun di atas nilai-nilai islam dengan prinsip tauhid dan keadilan dan sistem ekonomi islam menjamin keselarasan antara pertumbuhan ekonomi.

B.      Pengertian Sistem Ekonomi

Menurut Dumairy (1966), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan, selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, padangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak.

Berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua negara di dunia, hanya dapat diselesaikan berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh masing–masing negara. Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan pemilikan sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Suatu sistem dapat diibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lingkaran-lingkaran kecil tersebut merupakan suatu subsistem. Subsistem tersebut saling berinteraksi dan akhirnya membentuk suatu kesatuan sistem dalam lingkaran besar yang bergerak sesuai aturan yang ada.

C.      Fungsi Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai :

1)      Sarana pendorong untuk melakukan produksi

2)      Cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu

3)      Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa terlaksana dengan baik.

D.      Jenis-Jenis Sistem Ekonomi

1.          Sistem Ekonomi Liberal-Kapitalis

Sistem liberal kapitalis awal/klasik

Sistem ekonomi liberal kapitalis klasik berlangsung sekitar abad ke-XVII sampai menjelang abad ke-XX, dimana individu/swasta mempunyai kebebasan penguasaan sumber daya maupun pengusaan ekonomi dengan tanpa adanya campur tangan pemerintah untuk mencapai kepentingan individu tersebut, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai ekses negatif diantaranya eksploitasi buruh dan penguasaan kekuatan ekonomi. Untuk masa sekarang, sitem liberal kapitalis awal/klasik telah ditinggalkan.

Sistem liberal kapitalis modern

Sistem ekonomi liberal kapitalis modern adalah sistem ekonomi liberal kapitalis yang telah disempurnakan. Beberapa unsur penyempurnaan yang paling mencolok adalah diterimanya peran pemerintah dalam pengelolaan perekonomian.Pentingnya peranan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pengawas jalannya perekonomian.

Sistem ekonomi liberal / pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Artinya, setiap individu diakui keberadaanya dan mereka bebas bersaing.

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Liberal

a.       Menerapkan sistem persaingan bebas

b.      Adanya pengakuan terhadap hak individu

c.       Setiap individu bebas memiliki barang dan alat-alat produksi

d.      Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi

e.      Motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri

f.        Peranan modal sangat penting

g.       Peranan pemerintah dibatasi.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Liberal

Kelebihan :

a.       Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah/komando dari pemerintah.

b.      Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.

c.       Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.

d.      Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat.

e.      Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.

Kekurangan :

a.       Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat bilamana birokratnya korup.

b.      Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

c.       Banyak terjadinya monopoli masyarakat.

d.      Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

e.      Pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena persaingan bebas tersebut.

2.       Sistem Ekonomi Sosialis-Komunistik

Sistem Ekonomi Sosialis Sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas, dan lain sebagainya.

Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan.

Sistem Sosialis ( Socialist Economy) berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Sebagai Konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial.

Dalam sistem ekonomi sosialis-komunistis adalah kebalikannya, dimana sumber daya ekonomi atau faktor produksi dikuasai sebagai milik negara. Suatu negara yang menganut sistem ekonomi sosialis-komunis, menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian.Dalam sistem ini yang menonjol adalah kebersamaan, dimana semua alat produksi adalah milik bersama (negara) dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Prinsip Dasar Ekonomi Sosialis

Dalam sistem ekonomi sosialisme mempunyai beberapa prinsip dasar sebagai berikut:

1.      Pemilikan Harta oleh Negara

Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan.

2.      Kesamaan Ekonomi

Sistem ekonomi sosialis menyatakan, (walaupun sulit ditemui disemua Negara komunis) bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oelh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing.

3.      Disiplin Politik

Untuk mencapai tujuan diatas, keseluruhan Negara diletakkan dibawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Aturan yang diperlakukan sangat ketat untuk lebih menggefektifkan praktek sosialisme. Hal ini yang menunjukkan tanpa adanya upaya yang lebih ketat mengatur kehidupan rakyat, maka keberlangsungan system sosialis ini tidak akan berlaku ideal sebagaimana dicita-citakan oleh Marx, Lenin dan Stalin.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Sosisalis

1.      Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme)

Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedangkan individu-individu fiksi belaka. Dan tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis.

2.      Peran pemerintah sangat kuat

Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara

3.      Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi

Pola produksi (aset dikuasai masyarakat) melahirkan kesadaran kolektivisme (masyarakat sosialis) . Pola produksi (aset dikuasai individu) melahirkan kesadaran individualisme (masyarakat kapitalis)

Kelebihan dan Kekurangan system ekonomi sosialis:

Kelebihan :

a.       Pemerintah lebih mudah mengatasi inflasi, pengganguran dan masalah ekonomi lainnya.

b.      Pasar barang dalam negeri berjalan lancar.

c.       Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembuatan harga.

d.      Relative mudah melakukan distribusi pendapatan.

e.      Jarang terjadi krisis ekonomi.

f.        Relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin.

g.       Hasil produksi dapat dinikmati secara rata.Mudah melakukan pengendalian harga.

Kelemahan :

a.       Sistem ekonomi ini mematikan kreatifitas individu.

b.      Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat.

c.       Kurangnya inisiatif masyarakat untuk meningkatkan kualitas kerja.

d.      Kepemilikan individu atas factor-faktor produksi tidak diketahui.

e.      Sulit melaksanakan transaksi.

f.        Membatasi kebebasan

g.       Mengabaikan pendidikan moral

3.       Sistem Ekonomi Campuran

Pengertian dari sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi dimana pemerintah dan swasta (masyarakat) saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi.  Sistem ekonomi campuran merupakan kombinasi atau perpaduan dari kedua sistem ekonomi di atas (liberalisme dan etatisme). Sistem ini mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara/kolektif dan peran menonjol individu. Garis tengah disesuaikan dengan keadaan di mana perpaduan itu terjadi, sehingga peran situasi dan lingkungan sangat memberi warna pada sistem perpaduan/campuran tersebut.

Sistem ekonomi campuran mencoba mengkombinasikan kebaikan dari kedua sistem tersebut. Diantaranya menyarankan perlunya campur tangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Dengan keinginan seperti ini, banyak Negara yang memilih sistem ekonomi campuran ini.

A.      Ciri-ciri Sistem Ekonomi Campuran

a.       Pemerintah sebagai pengendali dalam persaingan kegiatan ekonomi.

b.      Kegiatan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

c.       Pemerintah menentukan berbagai macam kebijakan yang dianggap penting.

d.      Pemerintah memotivasi serta membimbing kepada sektor usaha dalam kegiatan ekonomi.

e.      Hak milik perorangan dan swasta diakui oleh pemerintah tapi penggunaannya tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Karakteristik Sistem Ekonomi Campuran

a.       Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.

b.      Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang ekonomi.

c.       Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.

d.      Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum.

e.      Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.

f.        Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Campuran

Kelebihan :

a.       Sektor ekonomi yang dikuasai pemerintah lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

b.      Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, dengan swasta cenderung menguntungkan semua pihak.

c.       Kegiatan usaha pihak swasta terikat pada peraturan yang dibuat pemerintah.

d.      Pemakaian tenaga kerja pada umumnya disesuaikan dengan syarat-syarat perburuhan.

e.      Penetapan harga lebih terkendali.

f.        Hak perorangan secara nyata diakui.

Kekurangan :

a.       Beban pemerintah lebih berat daripada swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi.

b.      Sektor produksi yang lebih menguntungkan dikelola oleh pemerintah sehingga swasta kurang dapat memaksimalkan keuntungan dalam kegiatan usahanya.

c.       Adanya anggapan bahwa karyawan yang bekerja pada pemerintah statusnya lebih tinggi daripada pegawai di swasta.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kesimpulan

Sistem ekonomi yaitu suatu system yang menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam sustu tatanan kehidupan., tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat setempat. Sisitem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsure saja dalam suatu supra system kehidupan masyarakat,. System ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideology kehidupan masyarakat disuatu Negara yang tidaklah harus berdiri sendiri,serta  mengunakan dalam memenuhi kehidupan ekonomi mereka. System ekonomi yang digunakan oleh masing-masing Negara menentukan tolok ukur kabarhasilan tatanan suatu perekonomian suatu Negara tersebut. Indonesia sendiri menggunakan sistem ekonomi campuran yang dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut :

·         Pemerintah sebagai pengendali dalam persaingan kegiatan ekonomi.

·         Kegiatan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

·         Pemerintah menentukan berbagai macam kebijakan yang dianggap penting.

·         Pemerintah memotivasi serta membimbing kepada sektor usaha dalam kegiatan ekonomi.

·         Hak milik perorangan dan swasta diakui oleh pemerintah tapi penggunaannya tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Dan juga mempunyai karakteristik seperti berikut :

·         Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.

·         Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang ekonomi.

·         Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.

·         Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum.

·         Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.

·         Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.

DAFTAR PUSTAKA

1.       Djamin, Zulkarnain. 1989. Perekonomian Indonesia. Jakarta : LP FE UI

2.       http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2172478-sistem-ekonomi-campuran/#ixzz2G2OsbLLJ

3.       http://google.com/perbedaan-sistem-ekonomi/27 Desember 2012

4.       http://winartiumsida.blogspot.com/

Controlling

Nama   : Annisa Nur Azizah

NPM    : 10090312248

Kelas   : Manajemen E

BAB I

PENDAHULUAN

Controlling atau pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi.

Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan agar supaya berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan. Di dalam manajemen perusahaan yang modern fungsi control ini biasanya dilakukan oleh divisi audit internal.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi manajemen yang lain, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Louis E. Boone dan David L. Kurtz (1984) memberikan rumusan tentang pengawasan sebagai: “the process by which manager determine wether actual operation are consistent with plans”.

BAB II

PEMBAHASAN

1.  Pengertian dan pentingnya pengendalian

Pengendalian adalah suatu proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan. Sedangkan Proses Pengendalian manajemen adalah pross dimana manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang di maksud.
Proses pengendalian megukur kemajuan kearah tujuan dan memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan perbaikan

Pengawasan, Pengendalian atau Controlling adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula. 

Dalam melaksanakan kegiatan controlling, atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokan, serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang dicapai.

Pengendalian sebagai sebuah fungsi dari manajemen telah mengalami perkembangan definisi dari masa ke masa, yang cukup popular adalah pendapat Usury dan Hammer (1994:5) yang berpendapat bahwa
“Controlling is management’s systematic efforts to achieve objectives bycomparing performances to plan and taking appropriate action to correct important differences” yang artinya pengendalian adalah sebuah usahasistematik dari manajemen untuk mencapai tujuan dengan membandingkankinerja dengan rencana awal kemudian melakukan langkah perbaikan terhadap perbedaan-perbedaan penting dari keduanya. Namun secara sederhana pengendalian dapat diartikan sebagai proses penyesuaian pergerakan organisasi dengan tujuannya

2.  Proses/langkah-langkah pengendalian

Mochler dalam Stoner James, A. F. (1988) menetapkan empat langkah dalam proses pengendalian, yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan standar dan metode yang digunakan untuk mengukur prestasi.
2. Mengukur prestasi kerja.
3. Menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat.
4. Mengambil tindakan korek

   Jenis-jenis Pengendalian (kontrol)

Stoner James, A. F. dan Wankel, Charles (1988) mengelompokkan jenis-jenis metode pengendalian dalam empat jenis, yaitu:

Pengendalian Pra-Tindakan (pre-action control)

Menurut konsep pengendalian, suatu tindakan bias diambil bila sumberdaya manusia, bahan dan keuangan diseleksi dan tersedia dalam jenis, jumlah dan mutu yang tepat.

Pengendalian Kemudi (Steering Control) atau Pengawasan Umpan Maju (Freeforward Control)

Metode ini dibentuk untuk mendeteksi penyimpangan dari beberapa standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan tindakan koreksi di depan. Bila pemimpin melihat adanya penyimpangan dia dimungkinkan untuk melakukan koreksi, sekalipun kegiatan belum selesai dilakukan. Pengendalian ini efektif bila pemimpin pada waktu yang tepat dapat memperoleh informasi yang akurat.

 Pengendalian Secara Skrining atau Pengendalian Ya/Tidak (Screening or Yes/No Control)

Metode ini sangat luas digunakan karena mampu melakukan penelitian ganda, ketika pengmanan terhadap resiko tindakan manajer sangat diperhatikan. Metode ini fungsional bila prosedur dan syarat-syarat tertentu disepakati sebelum melakukan kegiatan.

Pengendalian Purna-Karya (Post-Action Control)

Metode pengendalian digunakan untuk melihat adanya penyimpangan arah dan tujuan perusahaan setelah kegiatan selesai.

3.  Jenis-jenis pengendalian

a. Pengendalian preventif  (pencegahan)

merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi ”mengancam sanksi” atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi, usaha pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadi penyimpangan.

b. Pengendalian represif (penyelesaian)

Pengendalian ini berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma atau perilaku meyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan. Jadi, pengendalian disini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma-norma sosial.

c. Pengendalian sosial gabungan 

merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (preventif) sekaligus mengembalikan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial (represif). Usaha pengendalian dengan memadukan ciri preventif dan represif ini dimaksudkan agar suatu perilaku tidak sampai menyimpang dari norma-norma dan kalaupun terjadi penyimpangan itu tidak sampai merugikan yang bersangkutan maupun orang lain.

d. Pengendalian resmi (formal) 

ialah pengawasan yang didasarkan atas penugasan oleh badan-badan resmi, misalnya negara maupun agama.

e. Pengawasan tidak resmi (informal) 

dilaksanakan demi terpeliharanya peraturan-peraturan yang tidak resmi milik masyarakat. Dikatakan tidak resmi karena peraturan itu sendiri tidak dirumuskan dengan jelas, tidak ditemukan dalam hukum tertulis, tetapi hanya diingatkan oleh warga masyarakat.

f. Pengendalian institusional (lembaga)

ialah pengaruh yang datang dari suatu pola kebudayaan yang dimiliki lembaga (institusi) tertentu. Pola-pola kelakuan dan kaidah-kaidah lembaga itu tidak saja mengontrol para anggota lembaga, tetapi juga warga masyarakat yang berada di luar lembaga tersebut.

g. Pengendalian berpribadi 

ialah pengaruh baik atau buruk yang datang dari orang tertentu. Artinya, tokoh yang berpengaruh itu dapat dikenal. Bahkan silsilah dan riwayat hidupnya.

4.  Metode pengendalian

Metode pengendalian pimpinan merupakan metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai dilakukan empat tahap, yaitu:

• penyusunan program (rencana jangka panjang),
• penyusunan anggaran (rencana jangka pendek),
• pelaksanaan dan pengukuran,
• pelaporan dan analisis.

Proses pengolahan organisasi dimulai dengan perencanaan strategik (strategic planning) uang didalamnya terjadi proses penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah tujuan perusahaan ditetapkan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dipilih, proses pengelolaan organisasi kemudian diikuti dengan penyusunan program-program untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dalam perencanaan stratejik.

Penyusunan program merupakan proses pengambilan keputusan mengenai program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran sumber yang dialokasikan kepada setiap program tersebut. Program merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dalam perencanaan stratejik.

Rencana jangka panjang yang dituangkan dalam program memberikan arah ke mana kegiatan organisasi ditujukan dalam jangka panjang. Anggaran merinci pelaksanaan program, sehingga anggaran yang disusun setiap tahun memiliki arah seperti yang ditetapkan dalam rencana jangka panjang. Jika tidak disusun berdasarkan program, pada dasarnya organisasi seperti berjalan tanpa tujuan yang jelas.

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penerapan peran (role setting) dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan sebagai kegiatan pencapaian tujuan perusahaan dan ditetapkan pula sumber ekonomi yang disediakan bagi pemegang peran tersebut, untuk memungkinkan ia melaksanakan perannya. Sumber ekonomi yang disediakan untuk memungkinkan pimpinan berperan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi tersebut diukur dengan satuan moneter standar yang berupa informasi akuntansi. Oleh karena itu, penyusunan anggaran hanya mungkin dilakukan jika tersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban, yang mengukur berbagai sumber ekonomi yang disediakan bagi setiap manajer yang berperan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran. Dengan demikian, anggaran berisi informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mengukur sumber ekonomi yang disediakan selama tahun anggaran bagi manajer yang diberi peran untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam sebagai alat pengirim peran (role sending device) kepada pimpinan yang diberi peran dalam pencapaian tujuan perusahaan. Proses penyusunan anggaran merupakan proses penetapan peran yang menggunakan informasi akuntansi pertanggungjawaban untuk menyiapkan nilai sumber ekonomi yang disediakan bagi setiap pimpinan pusat pertanggungjawaban guna melaksanakan perannya masing-masing.

Partisipasi para pimpinan dalam penyusunan anggaran merupakan faktor yang menimbulkan “self control” dalam pelaksanaan anggaran. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat keputusan tersebut. Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan pimpinan kegiatan dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan di masa yang akan datang, yang akan ditempuh oleh pimpinan kegiatan tersebut dalam pencapaian tujuan perusahaan. Tingkat partisipasi pimpinan kegiatan dalam penyusunan anggaran akan mendorong moral kerja yang tinggi dan inisiatiaf para pimpinan. Moral kerja yang tinggi merupakan kepuasan seseorang terdapat pekerjaan, atasan, dan rekan sekerjanya. Moral kerja ditentukan oleh seberapa besar seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari organisasi. Agar proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat pengendalian, proses penyusunan anggaran harus menanamkan “sense of commitment” dalam diri penyusunannya. Proses penyusunan anggaran yang tidak berhasil menanamkan “sense of commitment” dalam diri penyusunannya berakibat anggaran yang disusun tidak lebih hanya sekedar sebagai alat perencanaan; yang jika terjadi penyimpanan antara realisasi dari anggarannya, tidak satu pun pimpinan yang merasa bertanggung jawab.

Di samping program dan anggaran sebagai periode pengendalian, pelaksanaan rencana yang tertuang dalam program dan anggaran memerlukan sistem informasi akuntansi untuk mengukur konsumsi sumber daya dalam pencapaian tujuan organisasi. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk dasar pelaksanaan tahap ketiga dan keempat pengendalian; pelaksanaan dan pengukuran; dan pelaporan dan analisis.

5.  Syarat-syarat pengendalian efektif

Beberapa syarat yang sebaiknya dipenuhi dalam sebuah pengendalian adalah sebagai berikut :

1.Terencana dengan matang

2.Memiliki Prosedur Operasional Standar dalam implementasinya

3.Dijalankan oleh orang yang amanah dan berkapasitas

4.Akuntabel/transparan dan tertulis

5.Efisien dalam penggunaan anggaran

Adapun pendapat lain yaitu :

Pengendalian terbaik dalam organiasasi adalah berorientasi pada strategi dan hasil, dapat dipahami, mendorong pengendalian diri (self-control), berorientasi secara waktu dan eksepsi, bersifat positif, setara dan objektif, fleksibel.

Tipe-tipe pengendalian (awal) preliminary, kadang-kadang disebut kendali feedforward, hal ini harus dipenuhi sebelum suatu perkerjaan dimulai.

Kendali ini menyakinkan bahwa arah yang tepat telah disusun dan sumber-sumber yang tepat tersedia untuk memenuhinya.

Tipe-tipe pengendalian (saat ini) concurrent berfokus pada apa yang sedang terjadi selama proses. Kadang-kadang disebut kendali steering, kendali ini memantau operasi dan aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin sesuatunya telah sedang dikerjakan dengan tepat.

Tipe-tipe pengendalian (akhir) post-action; kadang-kadang disebut kendali feedback , kendali ini mengambil tempat setelah suatu tindakan dilengkapi. Kendali akhir berfokus pada hasil akhir, kebalikan dari input dan aktivitas.

Manajer memiliki 2 pilihan luas dengan memperhatikan pengendalian. Mereka dapat mengandalkan orang-orang untuk melatih pengendalian diri (internal) atas tingkah lakunya sendiri. Alternatif lain, manajer dapat mengambil tindakan langsung (external) untuk mengendalikan tingkah laku orang lain.

Pengendalian internal memberikan individu yang termotivasi untuk melatih pengendalian diri dalam memenuhi harapan pekerjaan. Potensi untuk pengendalian diri dikembangkan ketika orang yang mampu memiliki tujuan tampilan yang jelas dan dukungan sumber-sumber yang tepat.

Pengendalian eksternal terjadi melalui supervisi personal dan penggunaan sistem administrasi formal antara lain sistem penilaian penampilan, sistem kompensasi dan keuntungan, sistem disiplin kepegawaian, dan management-by-objectives (manajemen berdasar tujuan).

Kompensasi dan keuntungan dari sistem pengawasan dan pengendalian yang baik adalah:

¨  Akan menarik orang berbakat dan mempertahankannya di dalam organisasi.

¨  Memotivasi orang untuk menggunakan usaha maksimum dalam pekerjaannya.

¨  Menyadarkan nilai dari kontribusi penampilannya.

Membuat Prosedur Pengendalian yang Efektif

Prosedur merupakan langkah-langkah yang harus diterapkan untuk melaksanakan kegiatan teknis maupun administratif guna menjaminterselenggaranya kebijakan yang telah ditentukan secara ekonomis dan efisien.Manajemen berkewajiban menciptakan prosedur yang baik sehingga menjaminterciptanya sistem pengendalian manajemen yang efektif.Faktor-faktor dari unsur prosedur yang efektif antara lain meliputi:

a.Prosedur yang dibuat harus selaras dengan kebijakan yang telahditetapkan.
b.Prosedur dibuat dalam bentuk tertulis dan sistematis untuk menjamin pelaksanaan kegiatan secara ekonomis, efisien dan efektif serta ditaatinya peraturan/ketentuan yang berlaku.

c.Prosedur yang dibuat telah memperhatikan unsur pengecekan internalsehingga hasil pekerjaan seorang pegawai secara otomatis dicek oleh pegawai lain yang bebas melakukan tugasnya tanpa dipengaruhi atauterpengaruh oleh orang lain.
d.Prosedur yang diciptakan tidak duplikatif dan tidak bertentangan dengan prosedur lain.

e.Prosedur yang diciptakan telah menjamin kelancaran pemberian pelayanankepada pengguna.
f.Prosedur yang dibuat tidak rumit, melainkan sederhana dan mudahdimengerti serta dilakukan peninjauan kembali secara berkala. Prosedur yang lambat dan berbelit-belit dalam pengurusan sertifikat tanahmerupakan contoh prosedur yang tidak menjamin kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. A.A. Gde Manunjaya. 1999. Manajemen Kesehatan. Jakarta: EGC.
2. Azrul Azwar. 1988. Pengantar Administrasi Kesehatan. Edisi kedua. Jakarta: PT. Bina Rupa Aksara.
3. Dee Ann Gillies. 1989. Nursing Management. Philadelphia: WB. Saunders Company.
4. Eleanor J. Sullivan dan Phillip J. Decker. 1985. Effective Management in Nursing. California: Addison-Wesley Publishing Company.
5. H. Moh. Isa. 1980. Beberapa Bacaan tentang Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Depkes RI.
6. T. Hani Handoko. 1995. Manajemen. Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE.